Pasalnya 15 kriteria kemiskinan yang di tetapkan dalam surat edaran itu sudah tidak relevan dengan kondisi dilapangan sehingga perlu dilakukan revisi. Dicontohkan Kamim seperti kriteria luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m, tidak memiliki jamban, rumah tidak teraliri listrik, menggunakan bahan bakar kayu atau arang dalam memasak, hanya makan 2 atau 1 kali setiap hari serta penghasilan di bawah UMK Rp. 850.000,- perbulan. Tambah Kamim kriteria yang ditetapkan itu menyulitkan Kades, maupun Kepala Desa dalam melakukan verifikasi data. Menanggapi ini Anggota Komisi IV DPRD Kab. Blitar, M. Taufik, mengaku kriteria kemiskinan harus bisa menjaring masyarakat miskin yang tidak tercover dalam program Jamkesmas atau Jamkesda. Sehingga mereka bisa menikmati pelayanan kesehatan secara gratis dari pemerintah. Untuk itu jika kriteria yang ditetapkan tidak sesuai harus dilakukan revisi. Secara terpisah Kepala Bappeda Kab. Blitar, Mangatas L. Tobing, mengaku surat edaran itu dikeluarkan untuk mengantisipasi masyarakat miskin yang belum masuk Jamkesmas dan Jamkesda. Sehingga saat ini dilakukan pendataan ulang agar penerima pelayanan kesehatan gratis bisa tepat sasaran. Sementara untuk penetapan 15 kriteria kemiskinan, menurut Tobing, pelaksanaanya dilapangan tidak mutlak harus memenuhi semua dan jika dianggap kurang tepat akan dievaluasi kembali.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar