Jokowi Ingin Segera Ada Kapolri Definitif

Presiden Joko Widodo rupanya amat menantikan pertemuannya dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bersama sejumlah fraksi di Kompleks Parlemen, Senin (6/4/2015) ini. Pasalnya, selain untuk menyinergikan lembaga legislatif dan eksekutif, Presiden juga berharap pertemuan itu membuat pemilihan calon kapolri segera dilakukan.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan, sepulangnya Presiden dari Solo, Jawa Tengah, Jokowi langsung menuju ke Istana Merdeka. Di sana, Jokowi tiba-tiba memanggil Pratikno bersama Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto untuk segera ke Istana membahas pekerjaan yang harus diselesaikan.

"Beliau sempat tanya apakah pertemuan dengan pimpinan DPR di Gedung DPR besok jadi dilaksanakan," ucap Pratikno dalam keterangan tertulis, Minggu (5/4/2015).

Mendapat pertanyaan dari Presiden, Pratikno memastikan bahwa agenda pertemuan tetap akan dilaksanakan. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada itu pun bertanya tentang hal-hal yang perlu disiapkannya.

"Ah tidak kok, saya khawatir kalau ditunda," tutur Jokowi seperti ditirukan Pratikno.

Menurut Pratikno, obrolannya dengan Presiden pada Minggu sore menunjukkan antusiasme Jokowi yang menginginkan agar pemerintah dan DPR bisa meningkatkan sinergi. Jokowi pun tak menampik adanya harapan agar pertemuan Senin pagi itu bisa mempercepat proses seleksi Komjen Badrodin Haiti sebagai calon kapolri.

"Iya, agar kita segera mempunyai Kapolri definitif," ungkap Jokowi kepada Pratikno lagi.

Pertemuan Presiden Jokowi dan pimpinan DPR akan dilaksanakan di Kompleks Parlemen pada Senin pukul 10.00. Presiden akan didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Pertemuan tersebut bermula dari protes yang dilayangkan DPR akan pergantian calon kapolri dari semula Komjen Budi Gunawan menjadi Komjen Badrodin Haiti.

DPR keberatan lantaran parlemen sudah menetapkan nama Budi Gunawan sebagai Kapolri terpilih. Akan tetapi, karena adanya kontroversi dan desakan publik, Presiden Jokowi akhirnya membatalkan pelantikan Budi Gunawan.

Sebagai gantinya, Presiden memilih Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti. Pergantian ini pun disampaikan Jokowi dalam surat kepada DPR tanggal 18 Februari. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap surat itu tidak memberikan penjelasan lengkap alasan digantinya nama Budi Gunawan. Maka dari itu, DPR pun kemudian Presiden menjelaskannya langsung ke parlemen. Alhasil, rapat konsultasi DPR dan Presiden pun dilakukan di Kompleks Parlemen.

Sumber: www.kompas.com