BKD: TENAGA HONORER K-2 JANGAN TERPROVOKASI ISU TAMBAHAN FORMASI CPNS

Blitar – Surat Menpan No. FH2/279/M.PAN-RB/3/2014 tentang tambahan alokasi CPNS Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dari Tenaga Honorer K2, ternyata dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan. Surat tersebut dijadikan alat mencari uang dengan sasaran Tenaga Honorer K-2 yang tidak lolos seleksi CPNS. Beberapa tenaga honorerpun menjadi korban. Meski ada beberapa namun hanya satu orang yang sudah melaporkan hal tersebut ke BKD hingga ke DPRD.

Kepala BKD Kab. Blitar, Achmad Lazim mengungkapkan, dari laporan yang diterima BKD, korban mengaku dimintai uang hingga Rp 60 juta untuk dapat diangkat sebagai CPNS. Korban langsung percaya karena pelaku menunjukkan fotocopy Surat Menpan terkait tambahan formasi CPNS dari Tenaga Honorer-K2.

Dikatakan lazim, memang baru satu orang yang melapor, namun dari informasi yang diterima BKD, beberapa tenaga K2 lainnya juga menjadi korban. Mereka dimintai uang Rp 10 hingga Rp 15 juta. Terkait hal ini, Lazim meminta agar para tenaga honorer K2 yang gagal seleksi tidak terprovokasi isu tersebut. Menpan memang telah mengeluarkan surat perihal tambahan formasi CPNS K2, namun tambahan formasi yang dimaksud bukan penambahan kuota dari 518 tenaga honorer yang sudah lulus, sebaliknya hanya berupa pemetaan formasi yang dibagi menjadi 2 tahap masing-masing untuk Tahun 2013 dan 2014 . (IM-Dishubkominfo)

TAK MEMILIKI AKTA LAHIR, PENGURUSAN PASPOR RATUSAN CALON JEMAAH HAJI KAB. BLITAR BERMASALAH

Blitar - Sedikitnya tercatat 256 Calon Jamaah Haji (CJH) Kab. Blitar  bermasalah karena tidak memiliki akta lahir. Akibatnya Kantor Imigrasi tidak bisa mengeluarkan paspor kepada CJH bersangkutan. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar, Eko Budi Winarso, salah satu syarat pengurusan paspor adalah akta lahir, sementara sebagian CJH Kab. Blitar yang rata-rata berusia 40 hingga 60 tahun tidak memiliki akta lahir.

Terkait hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berkerjasama dengan Kantor Imigrasi, Kantor Kementerian Agama, KBIH, dan Pengadilan Agama (PA) untuk membantu ratusan calon jamaah haji yang tidak memiliki akta tersebut. Dari data CJH bermasalah yang diserahkan oleh KBIH, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kemudian mengajukan kepada PA untuk melakukan sidang asal-usul. Dari sidang tersebut, berikutnya PA melaksanakan isbat nikah secara masal. Amar putusan sidang yang dikeluarkan PA, kemudian menjadi rekomendasi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan akta lahir.

Sebanyak 256 CJH tersebut akan diberangkatkan pada bulan Juli 2014 mendatang dengan waktu kurang lebih 1 bulan. Eko optimis proses penerbitan akta lahir sebagai syarat pembuatan paspor bagi CJH tersebut dapat terselesaikan. (IM-Dishubkominfo)