PDRB SEKTOR PERKEBUNAN JATIM CAPAI RP 20 TRILIUN

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkebunan Jawa Timur selama tiga tahun terakhir terus meningkat dengan capaian Rp 2 triliun per tahun. Jika tiga tahun lalu PDRB mencapai Rp 14 triliun, kini meningkat menjadi Rp 20 triliun.
“PDRB sebesar Rp 20 triliun ini adalah jumlah dari seluruh komoditi perkebunan Jawa Timur seperti tebu, tembakau, kopi, kakao, cengkeh, cabe jamu, dan banyak komoditi yang lain. Ini bisa dicapai karena seluruh masyarakat perkebunan Jatim dalam tiga tahun terakhir berada pada jalur yang benar (on the track),” kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Moch Samsul Arifien, Rabu (3/9).
Samsul memberikan contoh capaian komoditi tebu yang merupakan penyumbang PDRB perkebunan terbesar yaitu nilainya mencapai Rp 10 triliun. Pada tiga  tahun yang lalu luasan areal tebu di Jatim 198 ribu hektare sekarang telah menjadi 217 ribu hektare di mana hal ini belum pernah terjadi sebelumnya.
Luasan ini merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah Jatim menanam tebu. Walaupun disinyalir ada rembesan tebu dari luar Jatim masuk ke PG di Jawa Timur, namun ternyata jumlahnya sedikit sekitar 2 ribu hektare, sehingga luasan areal Jatim tetap tinggi yaitu 215 ribu ha.
Menyikapi tentang rendemen yang masih menjadi permasalahan klasik, Samsul mengungkapkan telah dilakukan langkah-langkah seperti terbitnya Perda Rendemen, Audit Efisiensi PG, serta pembentukan Tim Rendemen oleh Ditjenbun.
Untuk komoditi tembakau Jawa Timur tetap berkomitmen untuk meningkatkan produksi tembakau terutama tembakau virginia melihat kenyataan bahwa pabrik rokok masih mengimpor tembakau jenis ini dari Cina. Tembakau yang menyumbang PDRB Jatim sebesar Rp 3 triliun ternyata menghasilkan nilai cukai yang sangat besar yaitu 75% dari cukai nasional.
Jika pada tahun 2014 ini cukai nasional diprediksi mencapai Rp 104 triliun, maka Jawa Timur menyumbang sebesar sekitar Rp 76 triliun, yang mana angka ini melampaui keuntungan seluruh perusahaan BUMN dengan keuntungan hanya mencapai Rp 35 triliun.
Menyorot komoditi kopi, Samsul mengungkapkan bahwa produksi kopi perkebunan rakyat dan perkebunan besar di Jawa Timur berkisar antara 56 sampai 60 ribu ton per tahun. Dari jumlah tersebut, konsumsi untuk masyarakat Jawa Timur masih rendah, yaitu sekitar 0,5 – 0,7 kg per orang per tahun atau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur mencapai sekitar 17 ribu ton per tahun. Sisa 40 ribu ton tersebut akan diekspor.
Namun kenyataan di lapangan, lanjutnya, nilai ekspor kopi Jawa Timur mencapai 77 ribu ton. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat aliran masuk kopi dari luar Jawa Timur untuk diekspor lewat Jawa Timur. Kopi Jawa Timur memang telah diakui memiliki nama di pasar dunia seperti Kopi Bondowoso/kawasan Ijen Raung yang telah memiliki sertifikat IG (Indikasi Geografis) dikenal dengan nama Java Coffee. Juga terdapat Kopi Dampit yang ke depan juga akan mengajukan sertifikasi IG.
Untuk komoditi kakao, Samsul kembali mengungkap keberhasilan kakao rakyat di zona pantai selatan dari Pacitan sampai Banyuwangi yang telah mengembalikan produksi kakao Jawa Timur seperti kondisi perkebunan besar 7 tahun yang lalu yaitu dengan produksi 35 ribu ton. Mengingat konsumsi kakao dari masyarakat kita yang masih rendah, Kadisbun berharap agar ditingkatkan dengan menghidangkannya pada acara-acara sebagai alternatif pendamping dari minuman kopi yang sudah membudaya.
Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) pada tahun 2015, Samsul berharap masyarakat perkebunan harus siap dengan komoditi perkebunan yang telah diekspor selama ini. Jawa Timur memang dikenal telah mengekspor berbagai komoditi baik yang berasal dari Jawa Timur maupun dari wilayah Indonesia Timur. Berbagai komoditi ekspor perkebunan tersebut adalah tebu (diekspor bentuk molases), kopi, jambu mete, lada, dan pala dengan nilai yang cukup tinggi sekitar Rp 7 triliun. (afr) sumber: http://kominfo.jatimprov.go.id/watch/41166

HADAPI MEA 2015, GUBERNUR AJAK MAHASISWA GUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI

Untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi  ASEAN (MEA) 2015, Gubernur Jawa Timur H Soekarwo mengajak mahasiswa menggunakan produk dalam negeri. Hal  ini adalah bentuk penghargaan dan apresiasi atas karya anak bangsa.
“Mahasiswa kan pewaris nasionalisme jadi bentuknya dengan menggunakan produk dalam negeri atau ACI (Aksi Cinta Indonesia),” kata Soekarwo. Hal tersebut disampaikan Pakde Karwo sapaan akrabnya saat membuka Kongres Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) IX di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Kamis (28/8) sore.
Pakde menuturkan dalam kompetisi Pasar Bebas 2015, masyarakat dituntut untuk mencintai produk dalam negeri. Dalam hal ini menurutnya, mahasiswa sebagai penggerak bangsa, harus terus menggalakkan ACI. Sebab tantangan kedepan adalah terus meningkatkan kualitas dan melakukan efisiensi terhadap produksi. Keadilan dan efisiensi menjadi kata kunci dalam mengatasi setiap permasalahan kehidupan manusia.
Selain itu, gubernur juga meminta mahasiswa terus memberikan kontrol terhadap kebijakan pemerintah agar masyarakat terlindungi dari derasnya arus liberalisasi yang masuk. Tujuannya agar pemerintah hadir untuk membendung maupun mengatasi segala kelemahan yang diciptakan dalam liberalisasi ekonomi. “Pemerintah harus membela masyarakat yang kalah didalam persaingan pasar,” tegas Pakde.
Menghadapi MEA 2015, Pakde menegaskan, Jatim siap menghadapinya. Tahun 2012, PDRB Jatim mencapai 1.1001,72 dan Tahun 2013 meningkat sebesar 1.136,33. Dari jumlah tersebut, kinerja perdangangan antar pulau meningkat pesat. Semester I Tahun 2014 Jatim mengekspor Rp 199,670 trilliun dan mengimpor Rp. 157.341 trilliun. Artinya, terdapat surplus perdagangan sebesar Rp. 28, 415 trilliun dari perdagangan antar pulau.
Kini jumlah UMKM di Jatim sebanyak 6.825.931 mampu menyerap tenaga kerja sebesar 11.117.439. Dari jumlah tersebut terdiri dari usaha kecil sebanyak 3,84, menengah 0,45 dan mikro 94,71 persen. “Kami akan terus menstandarisasi produk barang dan jasa yang akan masuk ke  Jatim,” tambahnya.
Ketua Pengurus Pusat KMHDI, I Kadek Adiawan mengatakan kongres ini diharapkan bisa mencetak kader dan pemimpin negarawan. "Tidak penting bagi kader kami menjadi apa, akan tetapi terlebih bagaimana kader KMHDI bisa bermanfaat bagi ummat, bangsa dan negara," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Kadek juga menyampaikan terima kasih pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Surabaya yang telah mendukung acara baik secara materiil maupun moril. “Kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kepada pemprov, pemkot serta para pendukung acara yang lain,” tuturnya.
Acara yang direncanakan selama empat hari ini (28-31/8) akan diisi dengan berbagai kegiatan  yakni pembahasan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pergantian pengurus pimpinan pusat KMHDI, seminar nasional, tirtha yatra dan bhakti sosial ke Desa Bongso Wetan Kabupaten Gresik.(luk)
sumber : http://kominfo.jatimprov.go.id/watch/41096

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA BERUBAH, PEMKAB. BLITAR JAMIN TAK ADA PHK

Blitar - Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 tentang Desa, struktur organisasi pemerintahan desa berubah atau mengalami pergeseran. Menurut Kepala Bagian Pemerintahan Kab. Blitar, Suhendro Winarso, jika dalam UU Desa lama yakni No. 32 Tahun 2004 struktur organisasi pemerintahan desa utamanya perangkat diatur maksimal hingga 5 jabatan Kepala Urusan (KAUR), dalam UU No. 6 Tahun 2014 terjadi perubahan yakni posisi KAUR ditetapkan maksimal 3 dan 3 lainnya merupakan jabatan teknis yang berada di bawah Kepala Desa.

Diakui Suhendro, ketentuan baru tersebut memunculkan kekhawatiran dari ribuan perangkat desa yang kemungkinan posisinya sebagai KAUR sudah tidak lagi dibutuhkan. Terkait hal tersebut, menurutnya sesuai UU No. 6, pemerintah sudah menjamin bahwa tidak akan ada PHK masal untuk perangkat desa yang saat ini menjabat sebagai KAUR yang nantinya posisi mereka tidak lagi dipertahankan. Meski tidak berstatus sebagai PNS, namun keberadaan mereka akan tetap dipertahankan oleh pemerintah.

Perubahan struktur organisasi pemerintah desa tersebut akan mulai diberlakukan tahun 2015 mendatang, dimana Pemkab. Blitar masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. (IM-Dishubkominfo)

sumber:http://www.blitarkab.go.id/2014/08/12177.html

JUMLAH PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHAP 2 DI BLITAR BERKURANG.

Blitar – Terhitung mulai Rabu, 26 Agustus 2014, Kantor Pos Blitar mulai mencairkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ke-2 untuk wilayah Kota Blitar. Sedangkan wilayah Kabupaten Blitar, rencananya mulai di cairkan pada Jum’at 29 Agustus 2014 untuk tahap 2. Keterangan ini diungkapkan Satgas PKH Blitar, Wahyu R Wibowo.

Menurut Wahyu, untuk pencairan PKH tahap ke-2 ini, jumlah Keluarga Sangat Miskin (KSM) mengalami penurunan, dimana untuk Kota Blitar tahap ke-2 tinggal 1.186 KSM atau berkurang 3-5 KSM, sedangkan untuk Kabupaten Blitar berkurang sekitar 30 KSM, sehingga tinggal 16.007 KSM. Berkurangnya jumlah KSM setiap tahap karena dari hasil verifikasi yang dilakukan petugas sudah tidak memenuhi kriteria lagi. Misalnya seperti tidak rutin menimbangkan balitanya di posyandu atau anaknya sering absen dari sekolah sehingga pemerintah pusat berhak tidak memberikan lagi bantuan tersebut.

Meski dari segi jumlah KSM berkurang, namun secara nominal mengalami penambahan karena pada tahap 2 ini ada bantuan wajib yang diterima. Untuk Kota Blitar pada tahap 2 ini jumlah total dana PKH mencapai Rp. 704.971.000,- sedangkan Kabupaten Blitar lebih besar mencapi 9 miliar lebih. (IR-Dishubkominfo)

sumber: http://www.blitarkab.go.id/2014/08/12176.html

POLRES BLITAR ANTISIPASI PENIMBUNAN BBM

Blitar - Kapolres Blitar AKBP Indarto mengatakan telah menginstruksikan jajaran kepolisian untuk mengamankan SPBU yang terjadi antrian dengan mobil patroli dan menempatkan minimal 3 orang petugas kepolisian. Hal ini dilakukan sebagi langkah antisipasi adanya kerusuhan antara masyarakat yang sedang mengantri atau antara masyarakat dengan pemilik SPBU. Selain itu pihaknya juga melakukan tindakan antisipasi maraknya penimbunan bahan bakar bersubsidi oleh oknum yang ingin mencari keuntungan, saat pemerintah memberikan keputusan kebijakan untuk membatasi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Untuk itu pihaknya juga melakukan pengawasan secara ketat pada sejumlah industri yang berpotensi menimbun BBM. Jika ditemukan ada yang menimbun BBM polres blitar akan mengambil tidakan secara tegas sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan pantauan di lapangan, banyak pedagang eceran premium maupun solar yang sudah tidak berdagang lagi karena kesulitan untuk mendapatkan bbm di SPBU. Sedangkan sebagian besar masyarakat mengeluhkan kesulitan mendapatkan premium bersubsidi. Seperti di ungkapkan warga Kanigoro, Supriono, kemarin sulit mendapatkan premium bersubsidi sehingga terpaksa mengisi kendaraan roda 4-nya dengan premium dari pada tidak bisa pulang kerumah. (IR-Dishubkominfo)

sumber: http://www.blitarkab.go.id/2014/08/12186.html

TAHUN 2015, PEMBANGUNAN JLS DILANJUTKAN DENGAN ANGGARAN RP 500 MILIAR

Blitar - Setelah sempat vakum karena terkendala pembebasan lahan, direncanakan pada tahun 2015 mendatang pengerjaan fisik Jalur Lintas Selatan di Kab. Blitar dilanjutkan kembali. Tahun ini Pemkab. Blitar telah mengawalinya dengan melanjutkan proses pembebasan lahan yang menyisakan anggaran sekitar 776 juta rupiah.

Menurut Kepala Bappeda Kab. Blitar, Mangatas Lomban Tobing, pada tahun 2015 mendatang proyek JLS akan difokuskan untuk konstruksi jalan selain soal pembebasan lahan. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 500 miliar. Namun nominal tersebut tidak hanya untuk Kab. Blitar saja, namun untuk 7 kabupaten lain yang dilalui JLS.

Panjang JLS tersebut mencapai 618,6 km sepanjang Pacitan hingga Banyuwangi. Di Kabupaten Blitar panjang JLS mencapai 62,5 Km dengan lebar jalan 21 m melintasi beberapa kecamatan masing-masing yakni Kecamatan Wates, Binangun, Panggungrejo, dan Bakung. Untuk wilayah timur, JLS di Kabupaten Blitar berbatasan dengan Donomulyo-Malang sedangkan di wilayah barat berbatasan dengan Tulungagung. (IM-Dishubkominfo)

sumber: http://www.blitarkab.go.id/2014/08/12152.html

JADWAL BARIS UMUM KECAMATAN NGLEGOK